Sejumlah anggota DPR mengusulkan agar guru di Indonesia memperoleh gaji minimal Rp 5 juta per bulan. Usulan ini muncul sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan guru yang dinilai masih belum merata, terutama bagi guru honorer dan guru di daerah.
Menurut DPR, guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa sehingga perlu mendapatkan penghasilan yang layak. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan guru dapat lebih fokus menjalankan tugas pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Di sisi lain, pernyataan Presiden Prabowo bahwa gaji guru belum bisa naik karena "uangnya nggak ada" memicu perdebatan publik.
Presiden Prabowo Subianto menyebut gaji guru belum bisa naik karena anggaran negara dinilai belum memadai. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun per tahun.
Prabowo juga menyoroti praktik pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai praktik tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyebabkan kerugian besar bagi negara.
Pemerintah, kata Prabowo, kini terus melakukan perbaikan tata kelola untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara agar anggaran dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, sebelumnya Presiden Prabowo pernah mengaku tidak ragu menambah anggaran kementerian. Bahkan menurut pengakuannya, ada menteri yang meminta Rp5 triliun namun justru diberikan Rp10 triliun. Inilah ironi "Gaji Guru vs Prioritas Anggaran Negara".
Fakta di Lapangan
Ribuan guru honorer masih bertahun-tahun memperjuangkan kesejahteraan. Penghasilan yang diterima jauh dari layak, padahal beban kerja dan tanggung jawab mendidik generasi bangsa sangat besar.
Banyak yang mempertanyakan: kenapa ketika program atau kementerian tertentu butuh tambahan anggaran, negara bisa menemukan dananya, tetapi ketika menyangkut nasib guru, jawabannya justru anggaran tidak tersedia.
Soal Prioritas Politik Anggaran
Publik menilai persoalannya bukan semata ada atau tidaknya uang negara, melainkan soal prioritas. Sebab dalam setiap pemerintahan, anggaran pada akhirnya mengalir ke sektor yang dianggap paling penting.
Dan ketika guru honorer masih harus hidup dengan penghasilan minim, sementara berbagai program lain mendapat suntikan dana besar, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: "Apakah Guru Memang Belum Jadi Prioritas?"
Disunting oleh Feri Fodic