Menjadi Guru Harus Sarjana, tapi Presiden Tidak?


Editor Feri Fodic

Untuk menjadi guru, negara mensyaratkan minimal sarjana. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Logikanya sederhana: karena guru mendidik manusia, maka ia harus memiliki kompetensi akademik.

Tetapi ketika kita berbicara tentang memimpin negara, logika itu tiba-tiba berhenti.

Ketika ada gugatan agar calon presiden dan wakil presiden minimal berpendidikan sarjana, Mahkamah Konstitusi menolaknya. Alasannya: konstitusi harus melindungi hak politik setiap warga negara. Jangan sampai syarat pendidikan membatasi hak seseorang untuk dipilih.

Secara hukum, itu benar. Demokrasi memang membuka pintu selebar mungkin. Tetapi di sinilah pertanyaan publik muncul.

Negara yang mengelola ekonomi ribuan triliun rupiah, menghadapi geopolitik dunia, krisis pangan, energi, teknologi, dan masa depan ratusan juta rakyat… ternyata tidak mensyaratkan standar akademik tertentu bagi pemimpinnya.

Ironinya sederhana: untuk mengajar satu kelas, negara meminta ijazah sarjana. tetapi untuk mengelola satu negara, ijazah bahkan bukan syarat.

Di sinilah kita mulai bertanya: apakah ini demokrasi yang kita maksud?

Karena demokrasi bukan hanya soal prosedur—pemilu, hak memilih, hak mencalonkan diri.

Demokrasi seharusnya juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan negara: keadilan sosial dan kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Jika demokrasi hanya berhenti pada prosedur, maka kita masuk pada apa yang sering disebut para ilmuwan politik sebagai jebakan demokrasi prosedural.

Semua orang boleh maju. Semua orang boleh dipilih.

Tetapi sistem tidak cukup memastikan bahwa yang muncul adalah pemimpin terbaik bagi bangsa.

Akhirnya, pertanyaan paling mendasar bukan lagi soal ijazah.

Pertanyaannya adalah: apakah demokrasi kita hanya menjamin hak untuk maju, atau juga mampu memastikan kualitas untuk memimpin?

Karena masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh siapa saja yang boleh berdiri di panggung politik… melainkan oleh siapa yang benar-benar pantas memimpin negara.

Sumber Story FB Rohmani.id

Lebih baru Lebih lama