Saya banyak dapat cerita banyak (tidak semua) kasus seperti tulisan ini. Saya sebut sebagai "Ekploitasi Keikhlasan"
Cobalah sesekali Anda bertanya kepada guru-guru, cleaning service, security, dan para pekerja lainnya di sebuah lembaga pendidikan non negeri yang bangunannya mentereng, biaya masuknya belasan hingga puluhan juta, SPP-nya jutaan perbulan, dan muridnya ratusan bahkan ribuan. Berapa gaji mereka perbulan? Jawabannya mungkin akan membuat Anda terdiam.
Di balik kemegahan fisik sekolah yang fasilitasnya sekelas hotel itu, tersimpan rapuhnya kondisi ekonomi mereka yang bekerja di dalamnya. Yayasan seringkali lebih sibuk mempercantik gedung daripada memikirkan dapur pekerjanya. Bangunan sekolah ditinggikan sampai ke langit, namun penopang utamanya "para guru dan staf" dibiarkan rapuh dan keropos karena kesejahteraan yang diabaikan. Mereka "dipaksa" tampil necis demi citra sekolah, padahal isi dompetnya menjerit.
Kenapa ketidakadilan ini bisa langgeng bertahun-tahun? Karena mayoritas lembaga pendidikan ini seolah menjadi "negara dalam negara" yang tak tersentuh radar pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Tidak ada yang mengecek apakah upah mereka layak atau jam kerja mereka manusiawi. Lebih parahnya lagi, tidak ada serikat guru atau serikat pekerja di dalamnya yang berfungsi sebagai "tangan pertama" penjaga keadilan. Posisi tawar mereka lemah; jika protes sedikit saja, ancamannya langsung pemecatan atau dianggap pembangkang.
Ketika para pendidik ini mulai merasa tercekik kebutuhan, yayasan seringkali mengeluarkan senjata pamungkasnya: Dalih "ikhlas" dan "ladang pahala". Kata-kata suci dijadikan tameng untuk menutupi ketidakadilan upah. Bandingkan dengan pabrik yang sering kita hujat sebagai simbol kapitalisme; di sana seorang office boy bisa bawa pulang gaji UMR karena sistemnya jelas. Di sini? Gelar sarjana seringkali dihargai jauh di bawah standar layak hidup, hanya karena label "pengabdian" yang dimanipulasi.
Editor Feri Fodic
Sumber Story FB Fatur